finance.detik.com

finance.detik.com

Jakarta (05/04) Pada tanggal 18 Maret 2013 Mendikbud dengan pede menyatakan bahwa blokir anggaran telah dibuka. Namun kenyataan memasuki bulan keempat sebagian besar anggaran Kemendikbud masih saja diblokir. Hal ini membuat berbagai program kegiatan belum bisa diakses.

Berbagai sumber yang ditelusuri fauziep.com pasrah, bahkan pesimis jika kegiatan sudah bisa dimulai pada bulan April ini. Sudah barang tentu hal ini akan berpengaruh pada penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Total anggaran Kemdikbud tahun ini yang diblokir Kemenkeu sebesar Rp 62,1 triliun atau 84,9% dari total anggaran yang mencapai Rp 73,1 triliun. Angka tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, Plt Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengaku langkah pemblokiran adalah tepat dilakukan. Sebab, kerugian lebih besar justru terjadi jika anggaran dikeluarkan sementara latar belakang penggunaannya tidak  jelas.

“Karena lebih bahaya kalau mengeluarkan anggaran yang tidak jelas backgroundnya, kerugiannya lebih besar daripada kalau kita tahan,” ucapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu. (19/3/2013).

Hal yang menarik adalah, pada tanggal 18 April 2013 Mendikbud mengatakan jika blokir anggaran Kemdikbud sudah mulai dibuka dan tidak masalah. Namun hanya sehari sesudahnya muncul pernyataan dari pihak Kemenkeu yang kekeuh memblokir sebagian besar anggaran Kemendikbud.  Ada apa ini?

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Kemenkeu masih memblokir anggaran tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp 62,1 triliun atau 84,9% dari anggaran yang diajukan di tahun ini yang sebesar Rp 73,1 triliun; Kementerian Agama sebesar Rp21,60 triliun atau 49,1% dari anggaran yang diajukan Rp 43,96 triliun; dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Rp 1,89 triliun atau 97% dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,96 triliun.

Mengapa Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud?

Pada setiap menjelang tahun anggaran Presiden menyampaikan nota keuangan APBN pada setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR. Kita sering menyaksikan hal tersebut di televisi. Nah, anggaran yang nota keuangannya disampaikan Presiden itulah yang dijadikan patokan dalam pembahasan anggaran antara kementerian dengan komisi terkait di DPR.

Penelusuran fauziep.com mendapatkan infomasi bahwa anggaran yang dibahas antara Kemdikbud dan Komisi X DPR jauh menyimpang dari angka-angka dan program yang tercantum dalam nota keuangan APBN yang disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2012. Sementara itu kurang adanya komunikasi dan respon yang cepat dari Kemendikbud terhadap berbagai perubahan alokasi anggaran tahun 2013, sehingga membuat Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud.

Rumor yang berkembang pemblokiran terkait dengan anggaran pendirian Akademi Komunitas dan kurikulum 2013 yang merubah postur APBN Kemendikbud. Merujuk kasus Hambalang, Menteri Keuangan tidak mau menjadi pihak yang dipersalahan atau ikut dipersalahkan jika muncul kasus hukum di kemudian hari.

Publik menjadi bingung karena blokir anggaran menjadi sangat lama. Banyak beasiswa sekolah maupun mahasiswa perguruan tinggi yang belum bisa disalurkan karena pemblokiran anggaran. Akhirnya masyarakat kecil yang menjadi korban.

Sementara itu, menjelang tahun politik semua dana dekonsentrasi termasuk dana bantuan sosial yang  dieksekusi di provinsi pada tahun 2013 ini ditarik ke pusat. Hal ini menjadi kesepakatan antara DPR dan Kemendikbud. Penarikan dana dekonsentrasi bantuan sosial akan menjadi rawan karena politikus Senayan bisa ikut bermain dalam mengeksekusi bantuan sosial atau dana block grant yang diarahkan ke konstituennya. Sudah barang tentu hal ini tidak terlepas dari persiapan menghadapi Pemilu tahun depan.