Begini Cara Menentukan Kelulusan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Jakarta (18/03/2017) Hingga kini masih banyak satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan yang masih belum melaksanakan prosedur penentuan kelulusan, padahal sudah memasuki tahun ketiga ujian nasional pendidikan pendidikan kesetaraan tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Dulu, ketika ujian nasional (baca UNPK) masih sebagai penentu kelulusan sebagian besar satuan pendidikan tinggal menempel hasil UNPK tanpa melalui prosedur penentuan kelulusan. Kini ketika UNPK tidak lagi menjadi penentu kelulusan, prosedur penentuan kelulusan wajib harus dilalui karena satuan pendidikanlah yang menentukan kelulusan bukan hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan.

Sebelum membahas bagaimana cara menentukan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan, marilah kita bahas terlebih dahulu Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.

Pada pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan/program pendidikan setelah memenuhi kriteria (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; (c) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ujian nasional tidak sebagai penentu kelulusan, justru ujian satuan pendidikan atau ujian pendidikan kesetaraan sebagai penentu kelulusan.

Memperhatikan ayat di atas, ada tiga paramater yang menentukan kelulusan.

Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Bukti menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada pendidikan kesetaraan adalah telah menempuh keseluruhan bobot satuan kredit kompetensi (SKK) yang dituangkan di dalam laporan hasil belajar (rapor).

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengisian laporan hasil belajar, yaitu pengisian kolom bobot SKK dan semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum memiliki nilai hasil belajar. Setiap mata pelajaran dalam struktur kurikulum Paket A, Paket B dan Paket C wajib diisi bobot SKK-nya, cara menentukan bobot SKK dengan melakukan pemetaan SKK atau mendistribusikan SKK untuk setiap mata pelajaran. Bobot SKK ini dituliskan pada kolom setelah kolom nama mata pelajaran. Adanya kolom bobot SKK inilah yang menjadi salah satu pembeda antara buku laporan hasil belajar sekolah dan buku laporan hasil belajar pendidikan kesetaraan.

Berikutnya, semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum memiliki nilai hasil belajar. Persoalannya tidak semua mata pelajaran disajikan dalam jadwal pembelajaran, biasanya hanya mata pelajaran tertentu atau yang diujiannasionalkan yang dijadwalkan dalam pembelajaran. Mata pelajaran lain yang tidak terjadwal diakui dilakukan sebagai pembelajaran mandiri. Sah-sah saja ada mata pelajaran yang tidak dijadwalkan pembelajarannya dan dilakukan pembelajaran mandiri, namun penentuan pembelajaran mandiri harus dilakukan dengan pemetaan SKK dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pembelajaran mandiri sudah diatur dalam standar proses pendidikan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan, pembelajaran mandiri hanya bisa dilakukan apabila ada kontrak belajar, peserta didik melakukan belajar mandiri sesuai kontrak belajar, dan di akhir semester dilakukan penilaian hasil belajar. Dengan demikian mata pelajaran yang dilakukan dengan bentuk pembelajaran mandiri tetap ada nilai hasil belajar yang dituangkan dalam buku laporan hasil belajar.

Karena itulah, jika prosedur pembelajaran mandiri diikuti maka akan diperoleh nilai hasil belajar dan secara utuh peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jika prosedur pembelajaran mandiri tidak dilakukan, penilaian hasil belajar tidak dilakukan maka peserta didik tidak dapat dinyatakan menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

Keseluruhan nilai laporan hasil belajar setiap semester kemudian dirata-rata dan dimasukkan ke dalam kolom nilai derajat kompetensi pada ijazah pendidikan kesetaraan. Paket B nilai rata-rata meliputi nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Paket C nilai rata-rata meliputi nilai semester 3 sampai dengan semester 5. Jadi nilai derajat kompetensi pada ijazah pendidikan kesetaraan merupakan bukti bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

Kedua, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Untuk menentukan nilai sikap/perilaku baik peserta didik pendidikan kesetaraan dapat dilakukan dengan rapat dewan tutor yang memiliki agenda penentuan kelulusan peserta didik. Penentuan penilaian sikap atau perilaku melalui rapat dewan tutor agar diperoleh penilaian yang obyektif dengan memperhatikan keseharian peserta didik pendidikan kesetaraan ketika mengikuti proses pembelajaran. Di samping itu setiap semester tutor wali kelas melaporkan sikap atau perilaku dalam kolom Ahlak Mulia dan Kepribadian pada laporan hasil belajar pendidikan kesetaraan. Data pada kolom tersebut juga dapat dijadikan rujukan untuk menentukan sikap atau perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran.

Ketiga, lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan diartikan peserta didik harus lulus ujian pendidikan kesetaraan. Ujian pendidikan kesetaraan dilakukan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum, tidak hanya mata pelajaran yang diujiannasionalkan.

Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” Pasal ini mengisyaratkan bahwa ujian pendidikan kesetaraan (UPK) diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan kelulusan UPK ditentukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Kriteria kelulusan UPK dicantumkan dalam Pedoman Operasional Standar (POS) Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK). Jadi di dalam POS UPK wajib hukumnya dicantumkan kriteria kelulusan. Kriterita kelulusan inilah yang dijadikan satuan pendidikan terakreditasi untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik dari UPK.

Satuan pendidikan terakreditasi setelah memeriksa hasil UPK, kemudian membuat daftar nilai UPK dan mencantumkan keterangan kelulusan dalam daftar nilai tersebut. Daftar nilai UPK kemudian diserahkan kepada satuan pendidikan asal dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai laporan.

Satuan pendidikan setelah menerima nilai UPK dari satuan pendidikan terakreditasi kemudian menyelenggarakan rapat dewan tutor untuk melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Nilai UPK inilah yang kemudian akan dimasukkan pada kolom terakhir nilai ijazah.

Penentuan kelulusan tidak didasarkan pada prosentase nilai derajat kompetensi dan nilai UPK, karena menurut Permendikbud nomor 3 Tahun 2017 tidak ada nilai gabungan. Penentuan kelulusan ditentukan oleh nilai UPK. Periksa kriteria ketiga kelulusan dari satuan pendidikan. Sedangkan UPK diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Artinya nilai UPK yang ujiannya diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi sangat menentukan.

Berikut ini masukan tata cara penyelenggaraan rapat dewan tutor:

  1. Rapat dewan tutor yang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan asal peserta didik (baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi) diikuti seluruh tutor, dan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
  2. Rapat dewan tutor dipimpin oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar atau Ketua PKBM satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
  3. Pimpinan rapat dewan tutor dibantu oleh seorang notulis yang ditunjuk dari salah satu tutor.
  4. Agenda rapat dewan tutor:
  • Pembukaan
  • Pembacaan ketentuan kriteria dan penetapan kelulusan
  • Pembacaan rekapitulasi hasil UPK
  • Pembahasan hasil kelulusan
  • Penutup

5. Jalannya rapat dewan tutor:

  • Pimpinan rapat membuka rapat dan memb acakan agenda rapat.
  • Pimpinan rapat membacakan ketentuan kriteria dan penetapan kelulusan sebagaimana tertuang dalam POS UPK.
  • Pimpinan rapat membacakan rekapitulasi hasil UPK.
  • Pimpinan rapat membahas hasil UPK, nilai sikap atau perilaku dan nilai derajat kompetensi.
  • Tutor memberikan tanggapan dan pembahasan.
  • Pimpinan rapat menyimpulkan pembahasan dan menetapkan kelulusan sesuai dengan hasil rapat dewan tutor.
  • Pimpinan rapat menutup rapat dewan tutor.

6. Kepala SKB atau Ketua PKBM menyampaikan hasil rapat dewan tutor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan terakreditasi (jika pelaksanaan UPK menginduk).

Demikianlah masukan cara menentukan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan. Jika prosedur ini dilalui maka ada dokumen penetapan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan. Dokumen ini menjadi penting karena hasil penetapan kelulusan akan dituangkan dalam bentuk ijazah yang berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah dokumen negara proses pengisiannya harus melalui tahapan atau prosedur yang benar dan terdokumentasikan. [fauziep]

1 tanggapan pada “Begini Cara Menentukan Kelulusan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan”

Komentar ditutup.