juknis PKMYogyakarta (1/03) Pada konteks dunia bisnis, wirausahawan adalah seseorang yang menemukan produk (barang dan/atau jasa) baru, membuka pasar yang tadinya belum ada, memberikan nilai tambah terhadap produk yang diproduksi selama ini, yang menghubungkan modal dan pekerja, agar modal itu semakin berkembang, digunakan semakin baik, sehingga hasilnya semakin optimal. Oleh karena itulah dibutuhkan program pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP), atau satuan PNF lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat.

Adapun tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) adalah (1) mendorong dan menciptakan wirausahawan baru melalui kursus dan pelatihan yang di dukung oleh dunia usaha dan industri, mitra-mitra usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja/usaha baru atau mengakses peluang usaha yang ada; (2) Menanamkan sikap dan etika berwirausaha kepada peserta didik; (3) memberikan bekal pengetahuan kewirausahan kepada peserta didik[ (4) memberi bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik; dan (5) melatih keterampilan berwirausaha kepada peserta didik melalui praktik berwirausaha.

Pada tahun 2013 ini Kemendikbud melalui Direktorat Binsuslat menyalurkan total bantuan sosial program PKM tahun 2013 secara nasional sebesar Rp 26.400.000.000,- untuk 11.000 peserta didik. Dengan perincian sejumlah 7.000 orang disalurkan melalui mekanisme kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan 4.000 peserta didik disalurkan langsung dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan kepada peserta didik melalui (a) UPTD BPKB/SKB, (b) Program Gerbang Kampung, (c) Kerjasama Kemdikbud dengan Kementerian/Lembaga lain, (d) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), e) Kerjasama Kemdikbud dengan organisasi keagamaan, (f) ILO, (g) Daerah 3T, (h) organisasi/lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan.

Lembaga yang bisa mengusulkan adalah (1) lembaga kursus dan pelatihan (LKP); (2) lembaga non-LKP seperti PKBM, rumah pintar, SKB/BPKB, yayasan pendidikan, SMK dan politeknik; dan (3) Organisasi/Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendapatkan petunjuk teknis bantuan sosial penyelenggaraan program pendidikan kewirausahaan masyarakat dapat diunduh disini. Untuk penetapan periode I proposal harus sudah masuk pada bulan Mei 2013, periode II proposal pada bulan Juli 2013 dan periode III proposal pada bulan September 2013 (jika kuota masih ada).