Bangga jadi penillikYogyakarta (30/03) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 dan diperjelas pada Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010, penilik merupakan jabatan karier bagi pamong belajar. Sama halnya pengawas sekolah yang adalah jabatan karier bagi guru. Hanya  guru yang berprestasi yang bisa menjadi pengawas. Jadi semestinya pamong belajar bangga jika ditawari jabatan penilik. Namun sayang sebagian besat pamong belajar enggan diangkat menjadi penilik. Kenapa?

Ada dua faktor utama yang menyebabkan pamong belajar enggan menjadi penilik. Pertama jabatan penilik belum menjanjikan kesejahteraan yang lebh tinggi dibanding pamong belajar. Kedua, iklim kerja penilik yang belum kondusif karena dukungan Dinas Pendidikan pada pelaksanaan tugas penilik masih rendah.

Celakanya sebagian Dinas Pendidikan memberikan stigma negatif pada kelompok jabatan yang dberi tugas melakukan pengawasan pada satuan pendidikan nonformal ini.

Semestinya Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengawasan pada satuan pendidikan nonformal, sehingga penilik memiliki ruang gerak dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sebagaimana pengawas diberi alokasi anggaran dan ruang gerak untuk melakukan pengawasan pada sekolah secara berkala. Bahkan pada sebagian besar kegiatan sosialisasi, orientasi teknis, diklat bagi guru, pengawas ditugasi sebagai nara sumber kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya Dinas Pendidikan melibatkan pengawas pada berbagai kegiatan peningkatan mutu guru dan sekolah.

Boleh jadi rendahnya kepercayaan Dinas Pendidikan memberikan porsi pada penilik karena mereka dipandang kurang memiliki kompetensi. Penilik sering keteteran dalam hal informasi terkini terkait dengan berbagai kebijakan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (PAUDNI). Tidak hanya tertinggal oleh adiknya pamong belajar, bahkan sering satuan PAUD dan lembaga kursus lebih dahulu mendapatkan informasi/kebijakan terkiini. Walaupun di era teknologi informasi ini hal tersebut bukan menjadi halangan utama.

Bangga menjadi penilik karena bisa memberikan bimbingan dan masukan kepada satuan pendidikan nonformal terkait pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Penilik dijadikan rujukan dalam melakukan pengendalian mutu program pendidikan nonformal di kabupaten/kota. Namun saat ini kondisi tersebut masih berupa pepesan kosong. Penilik masih termarjinalkan oleh dinasnya sendiri. Penilik lebih banyak dilibatkan pada kegiatan yang justru di luar tugas pokoknya.

Lebih dari itu belum ada upaya sistematis dan strategis dari kalangan internal penilik menyikapi kondisi ini. Selama bertahun-tahun penilik disibukkan dengan urusan fungsionalisasi jabatan penilik, kemudian persoalan perpanjangan batas usia pensiun, dan terakhir tunjangan fungsional. Sambil menunggu turunnya Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan penilik, kiranya tidak salah jika penilik melakukan reposisi dalam ketugasan di lingkungan Dinas Pendidikan. Reposisi yang mengarah kepada pelaksanaan tugas pokok penilik, yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI).

Tahapan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal hendaknya menjadi bagian dari program tahunan Dinas Pendidikan. Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan harus ada perencanaan program pengendalian mutu yang dilakukan oleh penilik. Diatur pula jadwal kegiatan pelaksanaan pemantauan dan penilaian program PNFI serta jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal.

Demikian pula dialokasikan kegiatan penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNFI, penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNFI, serta pelaksanaannya.

Jika dua tugas pokok di atas dapat diakomodasi oleh Dinas Pendidikan, maka siapa pun yang menjadi penilik akan bangga. Bangga menjadi penilik. Kebanggaan atas profesi adalah jika tugas profesionalnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persoalannya adalah bagaimana meyakinkan pihak Dinas Pendidikan agar mengakomodasi tugas pokok penilik dalam program kerjanya. Peningkatan kapasitas penilik merupakan suatu keharusan jika hal itu ingin diwujudkan. Selain itu para mantan penilik yang saat ini sudah menduduki jabatan struktural di dinas semestinya bisa ikut mendorong terciptakan pelaksanaan tugas pokok penilik sesuai aturan yang berlaku.