insentifUngaran (03/12) Beberapa bulan lagi Pamong Belajar dan Penilik akan menikmati tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013. Pembayaran tunjangan jabatan fungsional tinggal menunggu surat edaran Menteri Keuangan sebagai dasar pembuat daftar gaji masing-masing unit kerja untuk memasukkan ke dalam daftar gaji. Namun hati-hati, bisa jadi beberapa di antara pamong belajar dan penilik tidak bisa dibayarkan tunjangan fungsionalnya.

Dari kunjungan ke beberapa Sanggar Kegiatan Belajar dan kabupaten/kota ditemui dokumen pamong belajar atau penilik yang rawan tunjangan jabatan fungsional tidak bisa dibayarkan. Beberapa kasus yang rawan tidak bisa dibayarkan antara lain:

  1. Pamong belajar atau penilik yang faktanya melaksanakan tugas namun dalam surat keputusan pangkat terakhir belum menduduki jabatan. Di dalam dokumen hanya tertulis pamong belajar atau penilik, tanpa diikuti jenjang jabatan misalnya penilik muda atau pamong belajar muda. Tunjangan jabatan fungsional diberikan berdasarkan jenjang jabatan, karena itu jika belum memiliki jabatan atau jenjang jabatan yang tidak disebutkan dalam surat keputusan pangkat terakhir tidak bisa dibayarkan.
  2. Terdapat penilik yang faktanya melaksanakan tugas kepenilikan, namun hanya berdasarkan nota tugas oleh Kepala Dinas. Secara yuridis formal yang bersangkutan adalah memangku jabatan sebagaimana tertulis dalam surat keputusan kepegawaian terakhir, bukan sebagai penilik. Nota tugas untuk menjalankan tugas sebagai penilik tidak bisa dijadikan dasar pembayaran tunjangan fungsional.
  3. Terdapat pamong belajar di SKB yang dalam dokumen kepangkatan terakhir jabatan tertulis sebagai guru pada SKB. Pamong belajar tersebut secara yuridis formal jabatannya adalah guru walau bertugas di SKB dan menjalankan tugas pokok pamong. Pamong belajar yang dalam surat keputusan pangkat terakhir berstatus sebagai guru tidak bisa dibayarkan tunjangan jabatan fungsionalnya.

Untuk kasus pertama, boleh jadi yang bersangkutan belum memiliki angka kredit atau baru saja dimutasi ke dalam jabatan pamong belajar atau penilik. Oleh karena itu agar dapat menduduki jabatan maka diwajibkan mengajukan DUPAK sesegera mungkin.

Jika sudah memiliki angka kredit, namun tidak tercantum jenjang jabatan kemungkinan terjadi kekurangan penulisan dalam dokumen. Harus segera dilakukan revisi ke BKD melalui dinas agar jenjang jabatan disebutkan dalam SK kepangkatan.

Untuk kasus kedua, penilik diwajibkan untuk mengajukan status definitif sebagai penilik, tidak sekedar berdasarkan nota tugas Kepala Dinas.

Kasus ketiga, pamong belajar segera mengajukan revisi ke BKD melalui dinas pendidikan merubah jabatan guru menjadi pamong belajar yang menduduki jabatan (jenjang jabatan). Pamong belajar yang dalam dokumen berstatus sebagai guru ada tiga kategori: (a) aslinya pamong belajar, ketika naik pangkat dalam SK tiba-tiba jabatan tertulis guru; (b) pamong belajar yang mutasi dari guru, dan (c) ‘pamong belajar’ yang diangkat sejak CPNS yang dalam SK CPNS dan PNS tertulis jabatan guru. Berbagai kasus pamong belajar yang berstatus sebagai guru ini ditemui di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Bali. Secara pasti belum ada data yang valid, namun jumlahnya cukup signifikan.

Pamong belajar dengan kasus dokumen seperti yang dijelaskan di atas (kasus ketiga), agar dapat dibayarkan tunjangan jabatan fungsional harus segera mengajukan revisi SK kepangkatan ke BKD melalui dinas pendidikan.