Ilustrasi-Ist

Ilustrasi-Ist

Yogyakarta (29/01/2014) Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa ada pamong belajar (SKB Kota Lhokseumawe, Aceh) yang sedang memproses usulan tunjangan fungsional ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukan tunjangan fungsional pamong belajar yang diperoleh tapi malah pembebasan sementara dari jabatan pamong belajar!

Tampaknya BKD kini semakin jeli ketika pamong belajar mendapatkan hak tunjangan jabatan fungsional, maka mereka juga menuntut kewajiban harus dipenuhi. Pasal 28 ayat (1) Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Pamong Belajar Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pamong Belajar Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak  diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.”

Artinya, jika pamong belajar lebih dari 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit, ia akan dibebaskan sementara dari jabatan pamong belajar.

Ketentuan lama menyatakan tenggat waktu 7 tahun, baru dibebaskan sementara dari jabatan. Namun ketentuan itu tidak banyak diimplementasikan. Kini setelah pamong belajar berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional pemerintah daerah lebih ketat dalam melaksanakan pasal 28 Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010.

Karena itu pamong belajar yang sudah lebih lima tahun tidak mengumpulkan angka kredit harus rela gigit jari dibebaskan sementara dari jabatan pamong belajar dan berarti tidak berhak menerima tunjangan jabatan fungsional pamong belajar.