Pamong belajar dan penilik yang dalam waktu dekat akan mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit barangkali perlu untuk mencermati dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir. Bisa jadi anda akan kelebihan angka kredit dari unsur penunjang. Kelebihan ini bisa terjadi sebagai akibat ketentuan baru angka kredit jabatan fungsional pamong belajar dan penilik, dimana perolehan angka kredit dari pendidikan sekolah (ijazah pendidikan formal) pada perhitungan kenaikan pangkat/jabatan berikutnya tidak dimasukkan dalam ketentuan 80% minimal perolehan unsur utama.

Dalam Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya pasal 12 ayat (2) jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk setiap kenaikan pangkat/jabatan pamong belajar, adalah:

  1. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari diklat, kegiatan belajar mengajar, pengkajian program PNFI, dan pengembangan model PNFI; dan
  2. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Sedangkan bagi jabatan fungsional penilik diatur dalam Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010 pasal 13 ayat 2 dengan substansi yang kurang lebih sama. Bedanya untuk penilik ketentuan minimal 80% angka kredit berasal dari diklat, pengendalian mutu program PNFI, evaluasi dampak program PNFI, dan pengembangan profesi.

Berdasarkan ketentuan di atas maka didistribusikan perolehan angka kredit untuk setiap unsur dan sub unsur jabatan fungsional pamong belajar dan penilik sebagaimana grafis berikut ini.

Lampiran 2

 

Lampiran 2 Penilik

Saya menerima dokumen lampiran II pamong belajar sebenarnya kurang lebih sama dengan lampiran II penilik, namun setelah saya hitung pada kolom pamong belajar barangkali ada kesalahan cetak. Pada tabel pamong belajar sebagaimana grafis di atas sudah saya betulkan, sedangkan pada tabel penilik masih sesuai aslinya. Coba dihitung, jika masih seperti yang tercetak (penilik) maka perolehan angka kredit unsur penunjang akan lebih dari 20% dan peroleh unsur utama di luar pendidikan akan kurang dari 80%. Jadi kedua dokumen lampiran II (baik pamong belajar dan penilik) jika ada kesalahan cetak harus dibetulkan, agar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketentuan jumlah angka kredit kumulatif minimal pengangkatan/kenaikan jabatan/pangkat pamong belajar dan penilik menggunakan basis pendidikan sekolah. Pada kedua tabel di atas digunakan bagi pamong belajar atau penilik yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV. Jika pamong belajar atau penilik memiliki kualifikasi pendidikan pascasarjana (S2) menggunakan tabel pada grafis berikut ini.

Lampiran 3

 

Lampiran 3 Penilik

Contoh kasus: misalnya Raminten, M.Pd. tertanggal 30 Juni 2009 memperoleh PAK dengan angka kredit kumulatif sebesar 311,479. Angka kredit sebesar itu sudah memperhitungkan perolehan gelar pascasarjana, dan akan digunakan untuk kenaikan pangkat dari Penata golongan ruang III/c ke Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Pada dokumen PAK tercantum angka kredit unsur penunjang sebesar 56,190.

Angka kredit unsur penunjang sebesar 56,190 sudah memenuhi ketentuan angka kredit jabatan fungsional yang lama (Kepmenkowasbangpan nomor25/KEP/MK.WASPAN/6/1999, pasal 10). Karena angka kredit maksimal unsur penunjang menurut ketentuan waktu itu untuk kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I golongan III/d adalah maksimal 20% dari 311,479 yaitu 62,296. Artinya angka kredit 56,190 masih dibawah angka 62,296.

Persoalan akan muncul jika diperhatikan tabel Lampiran III bagi pamong belajar yang berkualifikasi pascasarjana (S2), dimana untuk kenaikan ke jabatan Pamong Belajar Madya pangkat Pembina golongan IV/a maksimal angka kredit unsur penunjang adalah 50 (lima puluh). Artinya perolehan angka kredit unsur penunjang sebagaimana tercantum dalam PAK terakhir sudah melampaui batas maksimal pada ketentuan yang baru. Hal ini disebabkan karena perolehan angka kredit pendidikan sekolah tidak dimasukkan lagi dalam perhitungan minimal dan maksimal perolehan angka kredit sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) Permenpan RB nomor 15 tahun 2010 bagi pamong belajar dan pasal 13 ayat (2) Permenpan RB nomor 14 tahun 2010 bagi penilik.

Pastinya ketentuan batas maksimal (20%) perolehan angka kredit unsur sudah menjadi hukum positif, sehingga bisa jadi akan ada penyesuaian terhadap perolehan angka kredit unsur penunjang jika dalam PAK terakhir melampaui batas maksimal. Saya yakin jika ketentuan ini ditabrak dokumen pengesahan kenaikan pangkat akan ditolak di BKN Regional. Banyak kasus ketidaksesuaian dengan ketentuan angka kredit baru diketahui ketika berkas sampai di BKN.

Barangkali kasus ini belum diantisipasi sehingga belum terakomodasi dalam Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan juga Penilik. Mudah-mudahan dalam petunjuk teknis, yang sampai saat ini belum terbit, aturan yang mengatur kasus di atas diakomodasi.

Langkah yang paling buruk adalah melakukan pemotongan angka kredit unsur penunjang menyesuaikan ketentuan, sehingga pada dokumen PAK pada periode kenaikan pangkat/jabatan berikutnya bisa memenuhi batas maksimal angka kredit unsur penunjang sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 maupun Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010.