UNPP 1Kunjungan saya sore ini (23 Juni 2009) pada UN Paket C kembali menyeruakkan setumpuk pertanyaan yang selama ini menggelayut di benak saya. Sudahkah teori yang dibangun dan kebijakan yang diambil bagi pendidikan kesetaraan selama ini sudah tepat? Selama ini ketika kita mengambil kebijakan kesetaraan dengan menggunakan paradigma dan teori tertentu, bahkan filosofi pendidikan nonformal yang mungkin terkadang sulit kita pahami, saya masih bertanya apa iya begitu. Nah, ketika sore ini saya bertemu dengan warga belajar pertanyaan itu muncul kembali apakah sudah benar paradigma teori dan kebijakan yang dikenakan pada mereka.

Ketika kita merumuskan bahwa pendidikan kesetaraan (diksetara) harus sarat dengan keterampilan vokasional karena secara konseptual diksetara untuk menyiapkan warga belajar agar dapat berwirausaha, maka konstruksi kebijakan itu seakan dimentahkan dengan hasil perbincangan dengan warga belajar yang mengikuti UN Paket C, pengelola dan tutor sore ini.

Saya terheran-heran ketika saya bertanya pada seorang warga belajar, mengapa dulu tidak melanjutkan ke SMA atau SMK tetapi pilih Paket C? Dan jawabnya: biaya sekolah mahal! Namun melihat dia datang ke PKBM dengan menaiki sepeda motor yang relatif baru dan menggunakan handphone, saya jadi sangsi apa iya begitu? Saya konfirmasi ke tutor, memang sejak awal ia sudah menggunakan sepeda motor. Lha, untuk membeli sepeda motor saja bisa, mengapa orangtua tidak memasukkan anaknya ke SMA/SMK? Ternyata ia lebih memilih Paket C setara SMA, karena lebih mudah diperoleh daripada harus sekolah tiap hari dari pagi sampai siang hari.

Pada tataran inilah kita akan sulit menerapkan berbagai kebijakan pendidikan kesetaraan manakala kita tidak membedah terlebih dulu aspek psikologis warga belajar. Motivasi warga belajar mengikuti Paket C harus kita gali lebih mendalam sehingga akan diperoleh kesimpulan yang mampu memberikan solusi. Selama ini kita memberikan obat generik kepada warga belajar, misalnya konstruksi kebijakan pengayaan keterampilan vokasi dan pengembangan kepribadian professional tanpa studi awal yang mendalam. Sehingga yang terjadi adalah pelatihan vokasional yang hanya sekedar dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya dari warga belajar.

Begitu pula dengan sebagian peserta didik Paket C yang terpaksa putus sekolah karena hamil di luar nikah, tentunya juga punya motivasi tersendiri. Warga belajar dengan latar belakang seperti ini sudah barang tentu memiliki permasalahan psikologis yang tidak sederhana. Saya sempat melihat seorang warga belajar perempuan mengikuti ujian di dalam ruangan, sementara anaknya yang masih balita menunggu di selasar kelas. Jelas orientasi warga belajar tersebut adalah untuk memperoleh ijasah Paket C setara SMA agar paling tidak lebih mudah untuk mencari pekerjaan apa pun. Tentunya akan lebih mudah mencari pekerjaan dengan bekal ijasah Paket C daripada SMP. Pada saat ini pemilik counter HP pun lebih cenderung memilih karyawan yang berijasah SMA disbanding SMP.

Sampai disini, kita menyadari bahwa yang diperlukan oleh mereka adalah pembimbing dalam artian yang bisa memahami dan memberikan layanan pendampingan, tidak sekedar membelajarkan agar mereka menguasai kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Karena dalam perjalanan selama proses pembelajaran tutor akan banyak bersinggungan dengan kondisi psikologis warga belajar yang memiliki beragam masalah dan latar belakangnya. Pada tataran inilah saya tertarik dengan slogan PTK PNF yaitu tidak sekedar guru. Tutor tidak hanya bertindak selaku pendidik, namun juga pembimbing sekaligus konselor.

Kembali kepada persoalan keterampilan fungsional yang dipandang menjadi ciri khas pendidikan kesetaraan. Dengan berbagai alasan yang dimiliki warga belajar ketika menyatakan ikut serta Paket C yang berbeda, maka alangkah tidak bijaksana jika kita memberikan program keterampilan fungsional yang sama jenisnya kepada satu kelompok belajar. Namun sayangnya regulasi pengajuan dana bantuan operasional atau block grant sulit mengakomodasi adanya diversifikasi jenis keterampilan pada satu kelompok belajar. Inilah kesulitan yang dihadapi, sehingga ketika kebijakan tersebut diimplementasikan belum tentu mengakomodasi kebutuhan belajar setiap warga belajar. Karena terkadang yang menjadi keinginan kita belum tentu merupakan kebutuhan mereka.

Pinggir Krasak, Juni 2009