KF di Temuwuh Kepak Sayap (17)Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang bukan merupakan kantong butaaksara, walaupun merupakan salah satu dari sepuluh provinsi yang memiliki tingkat buta aksara yang tinggi. Menurut data Biro Pusat Statistik jumlah penduduk buta aksara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2005 sebanyak 340.661 jiwa (13,28% dari penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas) dan menurun pada tahun 2006 sebanyak 270.174 jiwa (15,57%). Data tersebut berbeda dengan data yang diperoleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY, yaitu 103.141 jiwa penduduk pada tahun 2006.

Perbedaan data tersebut sempat memunculkan polemik karena terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Perbedaan tersebut terjadi karena kedua institusi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengumpulkan data. BPS menggunakan pendekatan survei, sementara data Dinas Pendidikan Provinsi dikumpulkan dari tingkat lapangan dengan menggunakan jaringan petugas lapangan sampai dengan tingkat kecamatan (Tenaga Lapangan Dikmas/TLD dan Penilik PLS) serta menggunakan data by name.

Terlepas adanya perbedaan data penduduk buta aksara yang disebabkan adanya perbedaan cara pengambilan data, terdapat persoalan pokok yaitu belum adanya peta dan perkembangan kondisi buta aksara kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota memang sudah terdapat data penduduk buta aksara, namun data tersebut masih bersifat mentah belum diolah apalagi dianalisis untuk memberikan gambaran tentang peta dan kondisi buta aksara secara komprehensif. Berikut ini saya akan berusaha menyajikan kondisi dan perkembangan buta aksara di DIY berdasarkan data dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

 

Kondisi Buta Aksara DIY

Pada awal tahun 2008 jumlah penduduk buta aksara di atas usia 15 tahun sebanyak 75.301 orang atau 2,29% dari jumlah penduduk DIY. Tingkat penduduk buta huruf Provinsi DIY sebesar 2,29% ini sudah jauh di bawah prediksi tingkat penduduk buta huruf nasional tahun 2008, yaitu 6,22%. Kondisi tingkat penduduk buta huruf Provinsi DIY akan menjadi lebih baik pada akhir 2008 setelah digarap sebanyak 31.700 orang melalui program pendidikan keaksaraan fungsional, yaitu menjadi hanya 1,33% saja.

Pada akhir tahun ini setelah dilaksanakan program pendidikan keaksaraan fungsional yang dilakukan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah kabupaten yang memiliki tingkat penduduk buta aksara tertinggi di DIY (3,324%), disusul Kulon Progo (2,59%), dan Sleman (1.00%). Sementara Kota Yogyakarta memiliki tingkat penduduk buta aksara yang paling rendah 0,16%, dan menduduki peringkat kedua terendah adalah Bantul (0,55%). Hal yang menarik adalah bahwa walaupun tingkat buta aksara Kabupaten Sleman termasuk rendah, namun secara kuantitas memiliki jumlah penduduk buta aksara yang lebih banyak (10.227 orang) dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo (10.055 orang).

Secara teori penduduk buta aksara dapat terjadi karena lokasi penduduk yang sulit dijangkau sehingga akses pendidikan menjadi rendah. Pada sebagian besar kabupaten pernyataan tersebut dapat menjadi benar, namun demikian tidak bagi Kabupaten Kulon Progo. Data menunjukkan bahwa peringkat tiga besar persentase atau tingkat buta huruf diduduki oleh kecamatan Galur (5,1%), Wates (4,8%), dan Sentolo (4,0%). Kita ketahui bahwa tiga kecamatan tersebut akses dan kondisi sosial ekonomi relatif lebih baik dibanding kecamatan di wilayah pegunungan seperti Girimulyo (2,1%) dan Samigaluh (2,2%)yang tingkat dan kuantitas buta aksaranya lebih rendah. Kecamatan Girimulyo pada akhir tahun ini jumlah penduduk buta aksara tinggal 491 orang dan Samigaluh 738 orang. Bandingkan dengan kecamatan Wates yang notabene adalah perkotaan masih terdapat 1,382 orang penduduk buta aksara, sementara itu di Sentolo 1.818 orang dan Galur 1.449 orang.

Pada tiga kabupaten lain tingkat penduduk buta huruf masih didominasi oleh wilayah kecamatan yang kantong sasaran buta aksara merupakan daerah yang relatif sulit dijangkau dibandingkan wilayah kecamatan lainnya.

Perkembangan Buta Aksara di DIY

Memperhatikan data dasar penduduk buta aksara dari tahun 2006 sampai dengan 2008, Kabupaten Bantul memiliki tingkat penurunan buta aksara yang paling tinggi, yaitu dari 2,72% pada tahun 2006 menjadi 0,55% pada tahun 2008 dengan tingkat penurunan sebesar 79,59%. Namun demikian apabila ditinjau dari penurunan jumlah penduduk buta aksara Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah yang tertinggi yaitu 29.307 orang dengan tingkat penurunan dengan capaian sasaran sebesar 62,08% atau menjadi tinggal sebanyak 17.899 orang pada akhir tahun 2008 ini.

Kabupaten Sleman memiliki kecenderungan penurunan tingkat buta aksara relatif stabil. Pada tahun 2008 tingkat buta aksara Kabupaten Sleman (1,00%) sudah dilampaui oleh Kabupaten Bantul (0,55%) padahal pada tahun-tahun sebelumnya tingkat buta aksara Kabupaten Sleman masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Bantul. Demikian pula dari aspek kuantitas jumlah penduduk buta aksara Kabupaten Sleman (10.277 orang) sudah di atas Kabupaten Kulon Progo (10.055 orang) yang memiliki tingkat buta aksara lebih tinggi daripada Kabupaten Sleman. Memperhatikan kecenderungan tersebut, maka dapat diduga bahwa secara kuantitas jumlah penduduk buta aksara di Kabupaten Sleman pada tahun akhir 2009 akan lebih banyak dibanding Kabupaten Gunungkidul.

Kecenderungan Gunungkidul untuk melampaui jumlah sasaran buta aksara dari Kabupaten Sleman karena Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan garis penurunan yang paling ekstrem, yaitu dari angka 8,77% pada tahun 2006 ke angka 3,32% pada tahun 2008. Hal ini sangat mungkin terjadi karena proses percepatan penuntasan buta aksara di wilayah Gunungkidul sangat didukung oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Kabupaten serta program kuliah kerja nyata tematik dan program layanan masyarakat pemberantasan buta aksara (PLM-PBA) oleh Universitas Gadjah Mada.

Rendahnya kecenderungan penurunan tingkat buta aksara di Kabupaten Sleman sehingga dilampaui oleh Kabupaten Bantul disebabkan karena capaian sasaran pemberantasan buta aksaranya rendah. Capaian sasaran total tahun 2007-2008 untuk Kabupaten Sleman hanya 24,02% sangat jauh di bawah capaian tingkat provinsi yaitu 57,78%. Pada tahun 2007 Kabupaten Sleman hanya menggarap program pendidikan keaksaraan fungsional untuk 1.950 orang sehingga penduduk buta aksara tinggal menjadi 11.576 orang pada awal tahun 2008. Pada akhir 2008 ini penduduk buta aksara Sleman masih 10.277 orang dengan capaian pada tahun 2008 sebanyak 1.299 orang. Capaian total Kabupaten Sleman (yaitu 3.249 orang) sangat jauh di bawah capaian sasaran Gunungkidul sebanyak 29.307 orang. Kondisi ini berbeda dengan Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat buta aksara yang rendah, namun capaian sasaran pemberantasan buta aksara tetap tinggi (63,13%).

 

Tingkat Buta Aksara Mempengaruhi IPM

Indonesia dalam jajaran negara di dunia termasuk dalam daftar 34 negara yang angka buta hurufnya tinggi, yaitu berada pada peringkat tujuh setelah antara lain China, India dan Bangladesh. Kondisi ini menyebabkan dalam laporan UNDP tentang indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia selalu terpuruk. Pada tahun 2004 indeks pembangunan manusia Indonesia menempati urutan 111 dari 177 negara yang diperingkat oleh UNDP atau di posisi paling bawah di antara negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan laporan pembangunan manusia internasional tahun 2006, Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 179 negara.

Indeks yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Mahbub Ul Haq, ekonom asal Pakistan, tersebut mengukur kemajuan pendidikan berdasarkan kemampuan membaca dan menulis atau literasi. Disamping kemajuan pendidikan, masih terdapat dua indikator lain yaitu indeks kesehatan yang diukur dari rata-rata usia harapan hidup dan indeks perekonomian yang diukur dari pengeluaran per kapita. Menurut laporan UNDP (2006) tingkat literasi penduduk dewasa Indonesia hanya 87,9 di kawasan Asean indeks tersebut masih di bawah Vietnam (90,3) dan Myanmar (89,7), hanya di atas Kamboja dan Laos.

Jumlah buta huruf di Indonesia tersebut di atas merupakan 8,07% dari jumlah total penduduk Indonesia. Sementara itu dua pertiga atau sekitar 66% di antaranya adalah perempuan yang berlatar belakang keluarga miskin dan atau tinggal di daerah terpencil. Sekitar 77% dari populasi buta huruf tersebut adalah orang dewasa berusia 45 tahun ke atas, sedangkan sisanya berusia antara 15 tahun dan 45 tahun.

Pertanyaannya mengapa tingkat buta aksara Indonesia masih tinggi? Terdapat beberapa faktor yang mendorong angka buta huruf di Indonesia bisa tinggi, yaitu antara lain (a) tidak mengenal bangku sekolah karena alasan ekonomi; (b) kondisi geografis; (c) masih tingginya angka putus sekolah; dan (d) peserta program pemberantasan buta huruf tidak dipelihara secara baik sehingga kemampuannya merosot atau bahkan lenyap. Sebagian besar saat ini, populasi penduduk buta aksara adalah mereka yang belum mengenal bangku sekolah atau paling tidak hanya sampai kelas 2 atau 3 sekolah dasar (dulu sekolah rakyat). Bahkan tidak sedikit diantara mereka pernah mengikuti sekolah pemberantasan buta huruf, istilah yang rata-rata digunakan warga belajar, pada puluhan tahun yang lalu namun karena tidak terpelihara dengan baik maka mereka menjadi buta huruf kembali.

Pasca Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2006 percepatan pemberantasan buta aksara kembali gencar dilakukan dalam rangka mengejar target tingkat buta aksara tinggal 5% secara nasional. Percepatan tersebut dilakukan dengan strategi menggandeng seluruh elemen mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, UPT PNF (Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar, dan kelompok belajar lain), organisasi kemasyarakat dan keagamaan, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nampaknya memperhatikan kecenderungan secara nasional target pemberantasan buta aksara pada tahun 2009 akan tercapai. Namun persoalannya tidak akan selesai begitu saja, karena ancaman buta huruf kembali selalu menghantui.

Pada tahun 2006 indeks pembangunan manusia DIY menduduki peringkat ketiga di bawah DKI dan Sulawesi Utara. Walaupun peringkat IPM DIY termasuk tinggi, namun ternyata tingkat literasi penduduk dewasa masih cukup rendah yaitu hanya 86%. Sementara itu Jawa Tengah dan Jawa Barat menduduki peringkat 13 dan 17. Hal tersebut dirasakan aneh karena provinsi di pulau Jawa namun IPM-nya malahan kalah dengan provinsi di luar Jawa. Rendahnya IPM Jawa Tengah dan Jawa Barat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi penduduk dewasa.

Karena itulah untuk melestarikan literasi warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional diperlukan kegiatan lanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk dan mengembangkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Pembentukan TBM diprioritas pada desa tuntas buta aksara. Agar TBM dapat menjadi daya tarik warga belajar pendidikan keaksaraan, maka pemilihan konten buku harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat warga setempat. Pengalaman saya bertemu dengan warga belajar pendidikan keaksaraan di Desa Jurangjero Ngawen dan Desa Pundungsari Semin Gunungkidul menunjukkan bahwa para warga belajar sangat senang dapat membaca dan memiliki keinginan kuat untuk membaca. Ternyata stigma bahwa warga belajar keaksaraan fungsional memiliki motivasi belajar yang rendah adalah salah. Untuk itulah perlu adanya program lanjutan dengan mendirikan TBM. Misalnya sudah ada TBM, perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan para warga belajar.

Dengan demikian penyelenggaraan TBM hendaknya disinergikan dengan program pendidikan keaksaraan fungsional, terutama pada kantong buta aksara. Pada tataran operasional TBM tidak perlu dibebani persoalan administrasi yang ruwet, yang paling penting adalah menumbuhkan minat baca sehingga dapat menekan tingkat buta aksara kembali. Semoga.