BuletinTeknisBansos 1Mulai tahun 2012 ini kalangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD sejenis tidak lagi menerima blockgrant yang biasanya dialokasikan oleh jajaran direktorat di Dirjen PAUDNI Kemendikbud. Sebenarnya penggunaan istilah blockgrant tidak dikenal dalam struktur anggaran pemerintah, namun dikenal dengan bantuan sosial atau belanja bantuan sosial. Pada tahun sebelumnya SKB/BPKB atau UPTD sejenis menikmati banyak kucuran dana APBN melalui skema bantuan sosial untuk membiayai operasional kegiatan dalam ikut serta memperluas akses pendidikan nonformal bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit SKB/BPKByang menggantungkan hidupnya dari kucuran bantuan sosial tersebut. Karena itulah tidak sedikit SKB/BPKByang kelimpungan menghadapi persoalan ini.

Namun demikian harus disadari bahwa SKB adalah lembaga pemerintah di bawah pemerintah kabupaten/kota dan BPKB di bawah pemerintah provinsi, dimana biaya operasionalnya harus dianggarkan melalui APBD. Dimana biaya operional SKB/BPKBdiklasifikasikan ke dalam adalah belanja begawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja subsidi.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan/atau daerah.

Selanjutnya berdasarkan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diterbitkan Buletin Teknis Belanja Bantuan Sosial yang diperlukan untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan menghapus berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial. Panduan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: (a) pengertian; (b) kriteria belanja bantuan sosial; (c) penerima belanja bantuan sosial; (d) institusi pemberi belanja bantuan sosial; (e) bentuk dan jenis belanja bantuan sosial; (f) akuntansi belanja bantuan sosial yang meliputi pencatatan, penyajian dan pengungkapan; serta (g) contoh dan ilustrasi belanja bantuan sosial.

Berikut ini dikutip beberapa butir substansi dari Buletin Teknis Belanja Bantuan Sosial, yang bisa menjelaskan mengapa Sanggar Kegiatan Belajar tidak bisa lagi mengakses bantuan sosial atau blockgrant. Buletin Teknis ini, biasa disebut dengan Buletin Teknis 10, disusun oleh Komisi Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, barang atau modal.

Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya adalah beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contohnya adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana.

Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, barang atau modal.

Barangkali kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan aliran dana untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan kepada sekolah negeri yang notabene juga termasuk dalam lembaga pemerintah? Koq bisa tetap menerima? Dalam ilustrasi yang dikeluarkan oleh Komisi Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), BOS kepada sekolah negeri dikategorikan ke dalam jenis belanja pegawai, barang dan modal tergantung pada rinciannya. Sedangka BOS pada sekolah swasta termasuk pada belanja hibah. Begitu pula bantuan barang kepada sekolah negeri dimasukkan ke dalam belanja modal.

Memperhatikan berbagai ketentuan di atas, maka langkah yang bisa dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar adalah meyakinkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan DPRD tentang peran dan fungsinya yang bisa diambil dalam memperluas akses layanan pendidikan nonformal. Serta BPKB meyakinkan pemerintah provinsi dan DPRD. Ketika pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan DPRD dapat diyakinkan maka alokasi anggaran melalui APBD akan mengalir ke SKB/BPKB dan menjadi program layanan pendidikan nonformal yang dapat diakses masyarakat luas. Tentu saja upaya meyakinkan ini harus diikuti dengan kerja keras dan kerja cerdas.

Buletin Teknis 10: Belanja Bantuan Sosial dapat diunduh di sini.