Aksara Wirausaha 1Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka buta aksara di DIY bagi penduduk berusia diatas 45 tahun masih 19,6 % dari total jumlah penduduk usia diatas 45 tahun. Angka tersebut diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Persentase tersebut cukup mengejutkan karena program pemberantasan buta aksara setiap tahun selalu diselenggarakan dan dipandang berhasil mengurangi tingkat buta aksara. Ancaman buta huruf kembali senantiasa menghantui, khususnya bagi mantan penyandang tuna aksara usia produktif.

Angka melek huruf penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagaiman dilansir BPS pada tahun 2012 mencapai angka 91,1% dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan di masa lampau dan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah. Indikator ini juga menggambarkan tingkat kecerdasan dan kemampuan dasar penduduk suatu wilayah dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis serta kemampuan untuk menyerap informasi dari berbagai media. Angka melek huruf diukur dari proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis sebuah kalimat sederhana baik dalam huruf latin maupun huruf lainnya.

Menariknya, angka buta huruf pada kelompok usia 45 tahun ke atas di DIY cukup tinggi, yaitu 19,6 % dari total jumlah penduduk usia diatas 45 tahun.  Padahal program pemberantasan buta huruf yang kini dikenal dengan program pendidikan keaksaraan setiap tahun diselenggarakan dan menjangkau sampai pelosok DIY.

Sementara itu, pemerintah DIY melalui Dinas Dikpora mentargetkan pada tahun 2015 sudah bebas buta aksara melampaui target nasional yang bebas buta aksara pada tahun 2017. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Dikpora DIY, Mulyati Yuni Pratiwi, terdapat sejumlah 66.076 orang kelompok usia produktif di DIY yang masuk kelompok buta aksara (Antara, 26/07/13). Kelompok usia produktif ini pada rentang usia 35-59 tahun.

DIY memang tidak merupakan provinsi kantong buta aksara, namun mengapa tingkat buta aksara masih cukup banyak? Sebagian besar populasi penduduk buta aksara saat ini adalah mereka yang belum mengenal bangku sekolah atau paling tidak hanya sampai kelas 2 atau 3 sekolah dasar (dulu sekolah rakyat). Dan tidak sedikit diantara mereka pernah mengikuti sekolah pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan pada beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, namun karena tidak terpelihara dengan baik maka mereka menjadi buta huruf kembali.

Dinas Pendidikan kabupaten/kota sering menyangkal adanya perbedaan data buta aksara yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan BPS. Dinas Pendidikan kabupaten/kota lebih mendasarkan data program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan telah menjangkau sasaran penduduk buta aksara pada beberapa tahun terakhir bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Sedangkan BPS menghitung jumlah penduduk yang tidak bisa membaca aksara maupun angka pada saat survei dilaksanakan. Boleh jadi, adanya perbedaan data tersebut karena fenomena buta aksara kembali.

Program pemberantasan buta aksara yang kini dilaksanakan dengan pendidikan keaksaraan dasar perlu dilanjutkan dengan program keaksaraan usaha mandiri. Pada dasarnya penduduk yang baru saja mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar masih memiliki kemampuan keberaksaraan yang rendah. Mereka ini masih rentan untuk buta aksara kembali. Melalui program usaha mandiri mereka diberi peluang untuk menulis dan mengkomunikasikan rancangan usaha mandiri yang dikembangkan. Melalui kegiatan yang sifatnya sederhana, yaitu setiap aktivitas usaha mandiri selalu dirancang dalam bentuk tulisan atau berkomunikasi melalui media tulisan yang sederhana, maka niscaya keberaksaraan akan terjaga dan bahkan meningkat.

Tahapan berikutnya adalah mengembangkan kegiatan aksara kewirausahaan, yaitu merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan atau pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar.

Penyelenggaraan inkubator bisnis merupakan praktek kewirausahaan dengan menerapkan kompetensi keberaksaraan pada proses usaha yang dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan inkubator bisnis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan identifikasi jenis usaha. Inkubator bisnis merupakan unit usaha lembaga yang sekaligus menjadi tempat pembelajaran bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, sehingga pada gilirannya dapat berjalan sebagai sentra kewirausahaan masyarakat disamping menjaga keberaksaraan peserta didik.

Dalam kegiatan ini perlu dilakukan (a) penyediaan sarana produksi; (b) pelaksanaan kegiatan produksi barang/jasa; (c) penyediaan tempat usaha/perdagangan; (d) penugasan minimal 2 (dua) orang peserta didik sebagai calon instruktur; (e) pelaksanaan pemasaran/penjualan (f) berbagi pengalaman antara kelompok usaha (g) ikut serta sebagai pengelola inkubator bisnis (h) upaya pengembangan dan jejaring usaha/perdagangan (Direktorat Bindikmas Kemdikbud, 2013).

Kegiatan inkubator bisnis ini melibatkan peserta didik dalam praktek usaha yang dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran aksara kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk praktik dengan mengacu kepada implementasi Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri pada usaha mikro yang dikaitkan langsung dengan jenis usaha yang akan dikembangkan. Misalnya, pada standar kompetensi mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki pada usaha produksi sapu lidi, maka materinya mempraktikkan keterampilan sapu lidi atau mendiskusikan masalah-masalah dalam usaha produksi sapu lidi.

Oleh karena itulah maka pemangku kepentingan jangan hanya puas dengan pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar saja, karena jika berhenti sampai disitu sangat rentan menjadi buta huruf kembali.  Perlu dilanjutkan sampai dengan program aksara kewirausahaan. Melalui praktek usaha produktif dan menuangkan dalam bentuk tulisan sederhana, maka keberaksaraan akan tetap terjaga dan bahkan kompetensi keberaksaraan meningkat. Dan ancaman buta huruf kembali tidak menghantui lagi.

Juara BernasDimuat di Harian Bernas Jogja tanggal 14 Agustus 2013, tulisan ini mendapatkan Anugerah Karya Jurnalistik Keaksaraan Juara III dalam rangka Hari Aksara Internasional ke-48 Tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.