Akom versus kursusYogyakarta (23/09) Konon pembentukan akademi komunitas sudah didahului dengan kajian praktek pendidikan vokasi di berbagai negara. Salah satu negara yang dijadikan rujukan akademi komunitas adalah Australia. Di negara kangguru pendidikan vokasi yang diadopsi menjadi akademi komunitas adalah college, yang diselenggarakan selama paling tidak satu tahun setelah sekolah menengah. College merupakan bagian dari pendidikan tinggi atau pendidikan formal.

Pendidikan vokasi yang diberikan dilakukan secara intensif sehingga benar-benar menguasai keterampilan yang ditetapkan standar kompetensinya. Di akhir pendidikan, mahasiswa memperoleh sertifikat yang benar menggambarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dan dunia industri hanya akan menerima pekerja yang memiliki sertifikat dari college sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

Sementara itu saat ini di Indonesia berkembang berbagai jenis kursus yang menawarkan program beberapa bulan bahkan satu tahun dengan berbagai iming-iming sertifikat dan penempatan kerja. Kursus diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang berada pada jalur pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal alias sekolah. Bahkan beberapa di antara ada yang menamakan program setara diploma satu, walau nyata-nyata bukan lembaga pendidikan tinggi.

Ketika akademi komunitas dirilis oleh pemerintah dan didirikan di berbagai kota, bagaimana dengan nasib LKP jenis ini? Mau tidak mau jenis kursus, yang kalau boleh disebut dengan kelompok menengah atas, diprediksi akan gulung tikar. Karena dengan uang yang dikeluarkan relatif sama, masyarakat jelas akan lebih memilih akademi komunitas yang berbentuk pendidikan tinggi.

Apalagi jika dunia kerja dan industri mengakui ijasah (baca: sertifikat) lulusan akademi komunitas maka otomatis LKP jenis ini akan rontok satu per satu. Suka tidak suka, hal itu akan terjadi. Hak masyarakat untuk memilih yang memberikan keuntungan dan kemudahan bagi mereka dalam mencari pekerjaan.

Karena itulah LKP kategori menengah atas yang memiliki program jangka panjang mau tidak mau harus merubah dirinya menjadi akademi komunitas. Hal tersebut tidak masalah, karena format pendidikannya tidak banyak berubah. Hanya baju yang berubah dari jalur pendidikan nonformal menjadi pendidikan formal. Dari kursus menjadi akademi komunitas alias pendidikan tinggi. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyesuaikan kurikulumnya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan produk hukum turunannya.

Apakah kemudian kursus akan hilang? Tidak, hanya segmentasi kursus akan berubah. LKP akan lebih banyak menangani jenis program kursus berdurasi pendek. Program kursus berdurasi pendek tetap diperlukan, karena tidak setiap orang akan masuk akademi komunitas. Kebutuhan kursus berdurasi pendek akan tetap tinggi, karena masyarakat masih memerlukan beberapa keterampilan atau keahlian yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugasnya sesuai kualifikasi ijasahnya.

Bisa jadi sarjana komunikasi masih memerlukan kursus singkat presenter televisi karena kompetensi tersebut tidak didalami ketika duduk di bangku kuliah. Atau kursus singkatvideo editing karena ia ditugaskan di bagian produksi di salah satu stasiun televisi. Karena kompetensi presenter televisi dan video editing tidak didalami di bangku kuliah. Bahkan bisa terjadi sambil kuliah di jurusan komunikasi seorang mahasiswa secara paralel juga mengambil kursus untuk melengkapi kompetensinya.

Karena itu tidak ada kata mati bagi lembaga kursus dan pelatihan. Yang ada adalah menata kembali segmentasi pasar setelah hadirnya akademi komunitas.