menolakYogyakarta (08/01/15) Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah bulat akan merubah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari fungsi kantor layanan menjadi satuan pendidikan. Kalangan pamong belajar serempak menyatakan dukungan rencana ini, namun tidak sedikit dari internal SKB dan eksternal yang menolak rencana tersebut.

Posisi SKB menjadi satuan pendidikan berimplikasi Kepala akan dijabat oleh tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB. Hal ini juga berlaku pada jabatan Kepala Sekolah, dan pimpinan perguruan tinggi. Jabatan kepala sekolah tidak bisa dijabat oleh pejabat yang bukan guru, begitu pula Dekan dan Rektor serta para pembantunya di perguruan tinggi hanya bisa dijabat dari kalangan dosen.

SKB sebagai satuan pendidikan, maka jabatan kepala SKB tidak lagi bereselon namun setara eselon, karena tidak dijabat oleh pejabat struktural. Sedangkan jalur koordinasi, direncanakan SKB berada di bawah koordinasi Kepala Bidang yang mengurusi pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Saat ini sebagian Kepala SKB dijabat bukan dari kalangan pamong belajar, bahkan hanya sedikit SKB yang dipimpin oleh mantan pamong belajar. Kepala SKB yang berasal bukan dari pamong belajar inilah yang sebagian secara langsung maupun tidak langsung menolak rencana perubahan ini. Hal ini dipandang wajar karena sebagian dari mereka akan kehilangan jabatan jika rencana ini diterapkan.

Penolakan tidak hanya karena alasan jabatan kepala SKB diampu oleh pamong belajar, juga karena koordinasi yang berada langsung di bawah Kepala Bidang bukan langsung Kepala Dinas. Namun menurut hemat saya, koordinasi di bawah Kepala Bidang ini akan lebih mengefisienkan dan memberdayakan SKB karena akan dapat perhatian dan suntikan dana dari bidang yang mengurusi pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selama ini jalur koordinasi SKB yang langsung di bawah Kepala Dinas justru sulit untuk mengembangkan layanan program pendidikan oleh SKB, karena seakan ada kompetisi program antara bidang pendidikan nonformal dan SKB bukan sinergitas.

Pihak eksternal pun ada yang resisten terhadap perubahan SKB menjadi satuan pendidikan. Sebagian pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyatakan penolakan. SKB diharapkan tetap sebagai lembaga percontohan saja sehingga menjadi rujukan bagi PKBM. Namun SKB sebagai lembaga percontohan akan membelenggu SKB dalam memperluas dan menduplikasi layanan pendidikan nonformal di tengah masyarakat.

Secara tidak tersirat terbaca bahwa para pengelola PKBM merasa khawatir terancam eksistensinya karena ada satuan pendidikan sejenis PKBM namun statusnya adalah negeri sehingga akan lebih leluasa untuk melakukan layanan program nonformal bagi masyarakat. Namun jika kita memahami  bahwa perubahan SKB menjadi satuan pendidikan adalah bentuk representasi kehadiran pemerintah pada layanan pendidikan nonformal, seharusnya kekhawatiran tersebut tidak harus menggunung.

Jika pada jalur pendidikan formal ada sekolah negeri dan sekolah swasta, maka pada jalur pendidikan nonformal ada SKB sebagai satuan pendidikan negeri dan PKBM sebagai satuan pendidikan swasta. Sesuai undang-undang pemerintah wajib hadir dalam layanan pendidikan bagi masyarakat, termasuk pada jalur pendidikan nonformal. Representasi pemerintah tidak sekedar dalam bentuk bantuan sosial atau bantuan operasional pendidikan bagi PKBM tapi juga harus menyelenggarakan sendiri layanan pendidikan nonformal sebagaimana hadir pada pendidikan formal yang berbentuk sekolah negeri.

SKB sebagai satuan pendidikan juga melaksanakan kursus, serta di lain pihak masyarakat menyelenggarakan kursus keterampilan melalui lembaga keterampilan dan pelatihan (LKP). Namun dari pihak LKP sejauh ini tidak ada resistensi terhadap rencana perubahan SKB menjadi satuan pendidikan. Karena LKP lebih mapan dan sudah punya segmen sendiri, sehingga tidak risau terhadap perubahan ini.

Berbeda dengan PKBM, hanya sedikit yang sudah mapan sehingga merasa akan tergusur jika SKB menjadi satuan pendidikan. Padahal sikap tersebut seharusnya tidak perlu ada, karena pemerintah tetap akan memperhatikan keberadaan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bagaimana pun juga penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.