PGRI IPABIBandung (13/09) Dewasa ini bergulir wacana yang menginginkan agar pamong belajar bergabung ke dalam PGRI. Ke rumah besar. Karena dipandang IPABI, Ikatan Pamong Belajar Indonesia, hanyalah rumah kecil yang kurang bisa berbuat banyak dibandingkan persoalan besar yang membelit pamong belajar. Mulai dari kenyataan bahwa pamong belajar belum bisa disertifikasi sampai tunjangan fungsional belum juga turun.

Bahkan menghadapi keadaan yang mendera pamong belajar, ada usulan yang lebih ekstrim untuk merubah nomenklatur pamong belajar menjadi guru pamong, guru pendidikan nonformal, atau apalah yang penting ada embel-embel ‘guru’. Sehingga otomatis ‘guru pamong belajar’ bisa disertifikasi seperti guru-guru yang lainnya.

Sebenarnya selama ini sebagian pamong belajar sejatinya secara resmi sudah menjadi anggota PGRI, bahkan sudah memiliki KTA dan menyetor iuran. Hal ini dikarenakan dalam ART PGRI pasal 3 dimungkinkan mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan dapat menjadi anggota biasa. Dalam hal ini pamong belajar adalah jabatan di bidang pendidikan.

Siapa pun tidak ada yang bisa melarang setiap warga negara untuk menjadi anggota PGRI selama ia memenuhi persyaratan AD/ART PGRI. Bahkan IPABI sebagai wadah resmi pamong belajar seluruh Indonesia tidak bisa melarang anggotanya untuk bergabung ke dalam PGRI. Karena itu adalah hak warga negara.

Maka sebenarnya sah-sah saja ketika Ketua Umum PB PGRI, Dr Sulistyo menyampaikan materi didepan pamong belajar pada kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar pada beberapa waktu yang lalu di Semarang dan Surabaya. Walaupun ada kesantunan berorganisasi yang seharusnya ditegakkan oleh PGRI terhadap IPABI. Seluruh pamong belajar secara otomatis bergabung ke dalam IPABI namun tidak semua pamong belajar adalah anggota PGRI sehingga semestinya yang diundang dalam pertemuan itu adalah IPABI bukan PGRI.

Diklat Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar yang diselenggarakan di Semarang dan Surabaya itu diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (Pusbangprodik) Badan PSDMP dan PMP Kemendikbud. Satu hal yang perlu dicermati bahwa kegiatan peningkatan kompetensi pamong belajar seharusnya menjadi ranah Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI (baca uraian tugas pokok fungsi Kemendikbud). Apakah IPABI tidak melakukan pendekatan pada Pusbangprodik.

Pada tahun 2011, terhadap posisi Pusbangprodik Badan PSDMP dan PMP Kemendikbud, IPABI berusaha tidak mengambil jarak walaupun memahami ada tumpang tindih antara tugas Dit P2TK PAUDNI dan Pusbangprodik. IPABI justru melakukan pendekatan dengan melayangkan surat kepada Pusbangprodik tentang keberadaan pamong belajar berikut platform perjuangan IPABI (surat nomor 64/XI/2011 tanggal 8 November 2011) serta lobi langsung di Senayan, Jakarta. Artinya, sebenarnya Pusbangprodik sudah memahami keberadaan pamong belajar dan IPABI-nya. Bahkan pada tahun 2011 IPABI mendapatkan alokasi kegiatan peningkatan kompetensi pamong belajar di Wonogiri.

Persoalan menjadi lain ketika pada kesempatan Diklat Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar tahun 2012 yang dihadirkan adalah PGRI dan Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa memperjuangkan kepentingan pamong belajar. Padahal selama ini IPABI mengikuti dan mengawal terus pembahasan berbagai kebijakan tentang pamong belajar mulai dari draf jabatan fungsional pamong belajar sehingga menjadi Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 dan berikut petunjuk pelaksanaannya, penyusunan naskah akademik tunjangan fungsional pamong belajar, serta finalisasi draf standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar. Semua proses dan tahapan pembahasan dilakukan oleh Dit P2TK PAUDNI (dahulu Dit PTK PNF), dan TIDAK SATU KALI PUN PGRI terlibat di dalamnya.

Memang berbagai proses pembahasan berbagai peraturan di atas panjang dan melelahkan, namun itu proses yang harus dilalui. Akankah ketika memasuki etape terakhir perjuangan akan kita serahkan kepada pihak lain dan kelak nanti akan diakui sebagai buah kerjanya?

Bolehlah saya berikan informasi terakhir terkait dengan nasib tunjangan fungsional pamong belajar, bahwa pihak Kementerian Keuangan sudah meminta daftar nama pamong belajar yang akan digunakan secara random untuk melakukan uji petik terhadap pelaksanaan tugas jabatan pamong belajar. Dan menurut sumber yang sangat dipercaya, boleh jadi usulan versi Kementerian Keuangan lebih besar dari usulan Kemendibud. Padahal besaran tunjangan usulan Kemendikbud lebih besar dari usulan IPABI.

Dan rapat antar kementerian/lembaga dalam rangka pembahasan usulan tunjangan pamong belajar tidak pernah sekalipun melibatkan PGRI. Di level direktorat hanya IPABI yang dilibatkan dengan memberikan draf awal naskah tunjangan, mengkoleksi data pamong belajar se-Indonesia diolah kemudian disetorkan kepada direktorat sebagai bahan rapat antar kementerian/lembaga.

Jika demikian, haruskah IPABI menjadi sayap organisasi atau berafilisasi ke PGRI? Hanya karena kita kurang sabar menunggu perjuangan yang belum juga kunjung selesai?